Urgensi KB: Sekjen Kemenkes Soroti Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak

Monika Pandey – Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa menegaskan pemerintah menjaga kesehatan ibu dan anak lewat program KB (Keluarga Berencana). Menurutnya, KB sangat penting terutama bagi ibu yang kondisi kesehatannya belum pulih pasca-melahirkan, agar dapat menunda kehamilan berikutnya.

“Jika jarak antara melahirkan dan hamil berikutnya terlalu dekat, risiko gangguan kesehatan pada ibu meningkat,” ujarnya dalam acara Health Summit di 25 Hours Hotel The Oddbird, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Risiko Kehamilan Terlalu Dekat

Mengutip laman Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, jarak melahirkan yang terlalu dekat menjadi penyebab tidak langsung kehamilan berisiko tinggi. Dampaknya dapat mencakup preeklampsia, eklampsia, pendarahan hebat, anemia, keterlambatan perkembangan janin, cacat lahir, keguguran, kelahiran prematur, hingga bayi dengan berat lahir rendah.

“Simak Juga: Mengenal Encephalopathy Oral, Dampak Gagal Hati pada Kesehatan Mulut”

Kunta menegaskan, upaya pencegahan ini juga terkait langsung dengan penurunan angka stunting serta kematian ibu dan bayi. “Kalau ada perempuan yang sedang sakit atau belum pulih benar, kita cegah dulu agar tidak hamil. Di sinilah KB dan alat kontrasepsi punya peran,” tegasnya.

Peran Strategis Puskesmas

Dalam pelaksanaan program KB, Puskesmas memegang peranan penting. Bukan hanya sebagai fasilitas medis, Puskesmas juga memiliki data lengkap mengenai ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan di wilayahnya. Dengan data tersebut, tenaga kesehatan dapat melakukan pendekatan langsung, memberikan edukasi, dan mengedukasi bahwa KB bermanfaat bagi kesehatan ibu sekaligus anak yang akan dilahirkan.

“Tanpa KB, jarak antar-kehamilan bisa terlalu dekat, membahayakan kondisi ibu yang belum pulih. Maka Puskesmas harus benar-benar mengenal masyarakat di sekitarnya, termasuk para ibu hamil,” jelas Kunta.

Akses Kontrasepsi yang Terjamin

Pemerintah menyediakan berbagai alat kontrasepsi di Puskesmas dan menjamin aksesnya bagi masyarakat. Layanan KB juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga tidak ada hambatan biaya bagi masyarakat yang ingin menggunakannya.

“Alat kontrasepsi tersedia di Puskesmas dan bisa diakses siapa saja. Pemerintah menjamin ketersediaannya, dan biaya layanan KB ditanggung BPJS Kesehatan,” kata Kunta.

KB dan Pencegahan Stunting

Selain melindungi kesehatan ibu dan anak, program KB juga berperan dalam menekan angka stunting di Indonesia. Saat ini, prevalensi stunting masih tinggi, sekitar 19,8% pada akhir 2024, atau setara satu juta anak. Kunta menegaskan, tingginya angka ini dapat mengancam visi Indonesia Emas karena menurunkan produktivitas generasi mendatang.

“Kalau generasi penerus banyak yang stunting, produktivitas tidak akan tercapai. Padahal untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8%, produktivitas sumber daya manusia adalah kuncinya,” ujarnya.

Upaya dari Hulu ke Hilir

Menurut Kunta, pengentasan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Langkah pencegahan dimulai sejak awal kehamilan, bahkan sebelum ibu hamil, dengan memastikan asupan gizi yang baik.

“Sejak awal, kita harus mencegah dengan memastikan ibu memiliki gizi yang bagus. Kesehatan ibu akan menentukan kesehatan generasi penerus,” tutupnya.

“Simak Juga: Alun-alun Pati Ramai Jelang Demo Besok, 100 Ribu Warga Diperkirakan Ikut”