TNI Terlibat Produksi Obat Nasional, Menhan Beri Penjelasan Resmi

Monika Pandey – TNI memproduksi obat murah secara massal melalui kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produksi dilakukan di laboratorium milik TNI dan hasilnya akan didistribusikan melalui jaringan Koperasi Merah Putih ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk desa-desa yang selama ini kesulitan mendapatkan akses obat.

Menhan: Untuk Rakyat dan Akses Kesehatan yang Setara

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa inisiatif TNI memproduksi obat ini bertujuan membuka akses masyarakat terhadap obat berkualitas dengan harga terjangkau. Salah satu sasaran utama distribusi adalah daerah terpencil yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan kesehatan formal.

“Baca Juga: Peserta PBI JKN yang Tercoret Bisa Ajukan Reaktivasi, Komisi IX DPR Beri Penjelasan”

“Kita sudah mulai menyalurkan obat-obatan produksi kita ke gerai apotek Koperasi Merah Putih. Menjelang 5 Oktober nanti, kita akan memulai produksi massal dan mendistribusikan obat ke desa-desa dengan harga 50 persen lebih murah dari harga pasar,” kata Sjafrie dalam konferensi pers di Kantor Kemhan, Jumat (25/7/2025).

Kemhan tidak hanya menyediakan obat dengan harga lebih rendah. Lembaga ini juga tengah menyusun skema agar sebagian obat bisa dibagikan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu.

“Kita sedang pikirkan cara agar harga murah ini bisa diturunkan lagi menjadi obat gratis yang diperlukan rakyat,” ujar Menhan.

Penguatan Infrastruktur Farmasi di Tubuh TNI

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Kemhan mengonsolidasikan laboratorium farmasi milik TNI AD, AL, dan AU. Ketiga laboratorium itu akan digabung menjadi satu unit terintegrasi bernama Farmasi Pertahanan Negara. Unit ini difokuskan untuk memproduksi dan mendistribusikan obat secara luas dengan efisiensi tinggi, khususnya ke wilayah perdesaan.

BPOM Jamin Mutu dan Awasi Produksi

Kepala BPOM RI, Prof Taruna Ikrar, menegaskan bahwa seluruh proses produksi akan diawasi ketat agar memenuhi standar keamanan dan kualitas. Semua produk akan melalui proses sertifikasi berdasarkan kaidah Good Manufacturing Practice (GMP).

“Obat-obat ini akan melalui proses sertifikasi sesuai standar cara pembuatan obat yang baik,” jelasnya.

Prof Taruna juga mengungkap bahwa tingginya harga obat di Indonesia selama ini disebabkan oleh ketergantungan impor bahan baku. Ini mencapai 94 persen, mayoritas dari India, China, Eropa, dan Amerika Serikat.

Perangi Obat Ilegal dan Palsu

Selain fokus pada produksi obat murah, kolaborasi antara Kemhan dan BPOM juga menyasar pengawasan terhadap peredaran obat ilegal dan palsu yang masih marak, baik secara online maupun offline.

“Masih banyak produk ilegal yang belum punya izin atau bahkan palsu. Karena itu, kerja sama dengan Kemhan penting untuk pengawasan lapangan,” tegas Prof Taruna.

“Continue Reading: Heboh! Trump Sebut Barack Obama Lakukan Pengkhianatan, Benarkah?”